Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Bupati Kasmarni Minta Desa Bangun Prinsip Akuntabilitas dan Integritas

MANDAU - Dalam mempercepat akselerasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang lebih tertib, efektif, efesien, ekonomis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Demi terciptanya pengelolaan dana serta pembangunan desa yang terarah, tepat sasaran serta akuntabel, Bupati Bengkalis Kasmarni buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bengkalis, bertempat di Gedung Batin Betuah Kecamatan Mandau, Kamis (10/11/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tersebut, merupakan wujud perhatian Pemerintah agar aparatur desa memiliki kecakapan, integritas, kapasitas dan kapabilitasnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Bupati Kasmarni dalam arahannya menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Desa bisa bangga karena telah mendapatkan dukungan penganggaran maupun pembangunan dari Pemerintah.

"Dari Pemerintah Pusat ada yang namanya DD, dari Pemprov Riau ada BK, dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis ada ADD serta BKK 1 Miliyar satu desa," Ucap Kasmarni.

Semua itu diperuntukkan lanjut wanita yang biasa disapa Buk Kas itu lagi, agar desa dapat membiayai dirinya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar kedepannya desa menjadi kuat, mandiri dan demokratis.

Namun demikian, sambung Kanjeng Mas Tumanggung Kasmarni Purbaningtiyas, dengan begitu besarnya peran dan anggaran yang diterima desa, bukan berarti desa dapat mempergunakanannya semena-mena, karena ada regulasi yang mengaturnya.

"Makanya saya minta, Pemerintah Desa harus senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam tata pemerintahannya, agar anggaran yang ada di desa benar benar terarah, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan," tegas Kasmarni.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni juga minta kepada Pemerintah Desa agar memahami serta mentaati regulasi yang ada.

"Saya juga minta Pemerintah Desa untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dalam pengawasan maupun pembinaan pengelolaan keuangan desa. Pedomani Permendagri 73 Tahun 2020, karena didalamnya ada peran pengawasan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat," Jelas Kasmarni.

Selanjutnya Bupati Bengkalis juga berharap kepada pimpinan BPKP untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pembinaan kepada desa.

"Kami juga berharap peran besar BPKP untuk ikut mengawasi dan menbina keuangan desa, tidak hanya dari anggaran DD saja, akan tetapi lebih kepada APBDesa dan kinerja Pemerintah Desa, agar desa desa yang ada di Kabupaten Bengkalis bisa membangun diri dan terhindar dari hal hal yang tidak kita ingini bersama,” Pinta Kasmarni.

Diakhir acara Bupati Bengkalis Kasmarni menyerahkan satu unit mobil damkar Kecamatan Mandau secara simbolis kepada Kepala Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Bengkalis Alfakhrurrazy. Tampak hadir pada acara tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Gazali, Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Ismed Saputra, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Camat se-Kabupaten Bengkalis, dan Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis.

Sumber : Prokopim